TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Donald Trump tetap menjual senjata senilai US$ 8 miliar (Rp 115 triliun) ke Arab Saudi, UEA dan Yordania, meski Kongres keberatan.
Donald Trump mengesampingkan keberatan Kongres dengan mengumumkan darurat nasional, agar bisa melanjutkan penjualan senjata ke negara Teluk.
Pemerintahan Trump memberi tahu komite-komite kongres bahwa mereka akan melanjutkan 22 penjualan militer ke ARab Saudi, Uni Emirat Arab dan Yordania, yang membuat marah DPR dengan menghindari preseden lama untuk tinjauan kongres penjualan senjata-senjata utama.
Anggota Kongres telah memblokir penjualan peralatan militer ofensif ke Arab Saudi dan Uni Emirat Arab selama berbulan-bulan, karena besarnya korban sipil dari kampanye militer udara mereka di Yaman, serta pelanggaran hak asasi manusia seperti pembunuhan jurnalis Saudi Jamal Khashoggi di konsulat Saudi di Turki.
Baca juga: Ketegangan dengan Iran, Donald Trump Berlakukan Darurat Nasional
Dikutip dari Reuters, 25 Mei 2019, parlemen dan ajudan kongres memperingatkan awal pekan ini bahwa Trump, yang frustrasi dengan Kongres menahan kesepakatan senjata termasuk penjualan bom ke Arab Saudi, sedang mempertimbangkan untuk menggunakan celah dalam undang-undang pengendalian senjata untuk melanjutkan penjualan dengan mengumumkan keadaan darurat nasional.
"Presiden Trump hanya menggunakan celah ini karena dia tahu Kongres tidak akan menyetujui...Tidak ada alasan 'darurat' baru untuk menjual bom ke Saudi untuk dijatuhkan di Yaman, dan melakukan itu hanya akan melanggengkan krisis kemanusiaan di sana," kata Senator Chris Murphy.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump memegang grafik penjualan perangkat keras militer saat berbincang dengan Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman di Gedung Putih, Washington, Amerika Serikat, 20 Maret 2018. (AP Photo/Evan Vucci)
Murphy, seorang Demokrat, membuat unggahan publik di Twitter pada hari Rabu bahwa Trump sedang mempertimbangkan celah dalam Undang-Undang Ekspor Kontrol Senjata untuk melancarkan penjualan.
Beberapa rekan Republikan Trump, serta Demokrat, mengatakan mereka akan keberatan dengan rencana semacam itu, takut bahwa langkah ini akan menghilangkan kemampuan Kongres untuk memeriksa, tidak hanya Trump tetapi presiden masa depan untuk menjual senjata ke negara yang mereka sukai.
Baca juga: Amerika Serikat Kirim 1.500 Pasukan ke Timur Tengah
Menlu AS Mike Pompeo mengatakan bahwa mitra AS di Timur Tengah membutuhkan kontrak yang harus diselesaikan untuk membantu mecegat Iran. Pompeo mengatakan keputusan untuk menghindari Kongres akan menjadi "peristiwa satu kali".
Ini bukan pertama kalinya Kongres AS dan Trump berselisih soal kebijakan di Timur Tengah, atau pembagian kekuasaan antara Gedung Putih dan Capitol Hill. DPR dan Senat memutuskan untuk mengakhiri penjualan senjata dan dukungan militer AS untuk kampanye militer koalisi pimpinan Arab Saudi di Yaman awal tahun ini, tetapi Donald Trump memveto resolusi tersebut.
